Oleh : Afandi Abbas, S.Kom (mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2017-2018)
Wajah pendidikan Indonesia hari ini sedang mempertontonkan sebuah paradoks yang tajam. Di satu sisi, aroma masakan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai tercium di sekolah-sekolah, menandai dimulainya era baru Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun di sisi lain, di ruang guru yang pengap, ribuan pendidik masih harus menghela napas panjang menatap saldo rekening yang tak kunjung berubah. Kita sedang menghadapi dualitas kebijakan: ambisi mengenyangkan perut siswa yang melaju kencang, namun kesejahteraan guru justru berjalan di tempat.
Ironi di Balik Piring MakanSecara makro, data menunjukkan Program MBG membawa dampak ekonomi yang impresif. Hingga awal 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) meroket ke angka 125,35. Serapan hasil tani local mulai dari beras, telur, hingga sayuran menciptakan kepastian pasar bagi masyarakat desa. Namun, kesuksesan ini menyisakan lubang besar pada pilar utama pendidikan lainnya: kesejahteraan tenaga pendidik.
Anggaran jumbo yang dialokasikan untuk MBG seolah-olah menjadi “prioritas utama” yang menggeser urgensi kenaikan gaji guru honorer. Janji kenaikan gaji sebesar Rp2.000.000 yang dinanti-nanti masih terjebak dalam labirin birokrasi, sertifikasi, dan validasi data yang lambat.
Realita di lapangan menunjukkan sebuah ironi; negara sanggup memastikan ketersediaan protein di atas piring siswa setiap hari, namun masih gagap dalam memberikan kepastian penghidupan yang layak bagi mereka yang mengisi otak siswa tersebut.
Dualitas ini juga terlihat pada aspek keamanan pangan. Nafsu besar untuk memenuhi kuantitas bahan baku dapur MBG telah memicu tekanan pada sektor hulu. Petani, demi mengejar target panen cepat, seringkali terjebak dalam penggunaan pupuk urea berlebih. Fakta lapangan melaporkan munculnya kasus keracunan makanan akibat residu nitrit pada sayuran.
Ini adalah alarm keras. Jika pengawasan kualitas dari petani ke dapur sekolah tidak seketat pengawasan anggaran, kita hanya akan memindahkan masalah: dari masalah kelaparan ke masalah kesehatan jangka panjang akibat residu kimia. Memberi makan gratis adalah langkah mulia, namun memberi makan yang aman dan berkualitas adalah kewajiban yang tak boleh ditawar.
Secara ilmiah, investasi pada nutrisi (nutrition intervention) memang mampu meningkatkan fokus kognitif siswa secara instan. Namun, nutrisi hanyalah variabel pendukung. Variabel utamanya tetaplah kualitas pengajaran. Siswa yang kenyang tanpa bimbingan guru yang bermartabat dan sejahtera hanya akan menghasilkan generasi yang sehat secara fisik, namun rapuh secara intelektual.
Pemerintah tidak boleh membiarkan dana pendidikan yang terbatas (20% APBN) menjadi medan tempur antara “kebutuhan perut” dan “kebutuhan guru”. MBG harus memiliki basis anggaran yang mandiri dan tidak boleh mengkanibal alokasi perbaikan sarana sekolah atau tunjangan guru.
Membangun SDM unggul tidak bisa dilakukan secara parsial. Keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak beras yang terserap atau seberapa kenyang siswa saat jam istirahat. Ukuran keberhasilan yang hakiki adalah ketika piring siswa penuh dengan gizi, dan di saat yang sama, dapur para guru juga tetap mengepul karena gaji yang pasti dan manusiawi.
Sudah saatnya pemerintah mengakhiri dualitas ini. Jangan biarkan guru-guru kita terus berpuasa di tengah pesta nutrisi yang sedang kita bangun. Karena pada akhirnya, peradaban sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari apa yang masuk ke perut, tapi dari apa yang ditanamkan oleh guru-guru yang sejahtera ke dalam pikiran anak bangsa.
