TIDORE – Menindaklanjuti kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat dengan menggelar pertemuan lintas sektor. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, ini berlangsung di ruang rapat Wali Kota pada Kamis (11/6/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Kapolresta Tidore, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD terkait, Ketua Organda Tidore, para motoris, serta perwakilan sopir angkutan umum.
Dalam arahannya, Ismail Dukomalamo menegaskan bahwa Pemkot Tidore akan terus mengambil langkah cepat untuk meminimalisasi dampak kenaikan BBM agar tidak membebani masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi.
“Dalam kondisi saat ini, perlu ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan dan para pelaku usaha transportasi sebagai penyedia layanan. Keseimbangan ini penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi warga,” ujar Ismail.
Ismail juga meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Disperindagkop untuk aktif melakukan pendampingan terkait penggunaan barcode BBM subsidi. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh angkutan umum memiliki barcode yang aktif sebelum kuota BBM subsidi resmi disalurkan pada awal Juli 2026 mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias menyatakan komitmen pihak kepolisian dalam mengawal kebijakan distribusi BBM demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kami berkepentingan agar seluruh proses penyaluran BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tegas Kapolresta.
Sementara itu, Direktur PT Rusda, Awat Ahmad, memastikan pelayanan di SPBU akan dimaksimalkan untuk para sopir angkot, bentor, maupun ojek. Ia memaparkan bahwa per 11 Juni 2026, stok BBM non-subsidi dan kebutuhan pokok seperti minyak tanah (100 ton), pertamax (71 ton), dan dexlite (20 ton) sudah mulai disalurkan dengan jadwal pasokan mingguan yang terjaga.
“Untuk bulan Juli nanti, Kota Tidore direncanakan menerima alokasi BBM subsidi berupa pertalite sebesar 100 ton dan solar 60 ton per bulan. Kami akan terus mengevaluasi perkembangannya di lapangan,” jelas Awat.
Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, mengapresiasi langkah cepat pemkot. Ia menjelaskan bahwa para sopir sempat menahan pelayanan angkutan umum demi menunggu kejelasan penyesuaian tarif. Husain juga meminta ketegasan pihak penyalur agar tidak ada lagi aktivitas pembelian BBM subsidi menggunakan galon.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif sementara dihitung berdasarkan margin kenaikan harga BBM jenis pertamax, yaitu sekitar 30 persen atau sebesar Rp4.000.
“Sebagai contoh, trayek Terminal Rum menuju Terminal Pasar Sarimalaha yang sebelumnya Rp20.000, kini disesuaikan menjadi Rp24.000. Nanti, setelah BBM subsidi resmi masuk pada bulan Juli, mekanismenya akan kami hitung dan rapatkan kembali bersama Organda,” urai Marsaid.
Berikut adalah rincian penyesuaian tarif transportasi darat dan laut sementara yang disepakati dalam rapat koordinasi:
-
Angkutan Kota (Angkot): Mengalami penyesuaian rata-rata Rp4.000 (Contoh: Rute Soasio–Rum naik dari Rp20.000 menjadi Rp24.000).
-
Becak Motor (Bentor): Mengalami penyesuaian dari tarif lama Rp7.000 menjadi Rp10.000.
-
Tarif Pelajar/Anak Sekolah: Tidak mengalami kenaikan (Tetap menggunakan tarif lama).
-
Angkutan Laut: Rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo, maupun sebaliknya disepakati belum mengalami kenaikan tarif
