TIDORE – Sebanyak 805 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Kerja Tahun 2026.
Penyerahan SK secara simbolis dilakukan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa perpanjangan maupun tidak diperpanjangnya kontrak kerja PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, tingkat kehadiran, dan kedisiplinan masing-masing pegawai.
Ia mengingatkan seluruh PPPK Paruh Waktu agar senantiasa menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
“Saya mohon kepada kalian semua, disiplin itu penting. Apalagi sekarang ini semua daerah sedang memperjuangkan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Semua ini bisa terjadi kalau ngoni disiplin. Jangan lagi ada yang malas-malasan masuk kantor. Jika ketahuan ada yang selama seminggu berturut-turut tidak masuk kantor, secara otomatis diberhentikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhammad Sinen mengingatkan agar seluruh pegawai tidak melakukan pelanggaran hukum, baik di lingkungan tempat tugas maupun di tempat tinggal masing-masing, karena dapat berdampak serius terhadap status kepegawaian mereka.
Ia juga meminta seluruh PPPK Paruh Waktu untuk menjadi aparatur sipil negara yang bertanggung jawab, menjaga integritas, serta menjauhi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
Menurutnya, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen dalam bekerja menjadi hal penting yang harus ditunjukkan oleh setiap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
