Siarmalut – Kepastian investor menjadi target utama dalam pelaksanaan North Moluccas Investment Business Forum (NMIBF) 2026. Pemerintah daerah berharap peluang yang ditawarkan tidak berhenti pada forum, tetapi segera masuk tahap realisasi.
Target tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Materi NMIBF 2026 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maluku Utara di Ternate, Kamis (3/9/2026).
“Dalam satu-dua bulan ke depan sudah ada kepastian investor masuk,” kata Sarbin dalam sambutannya.
Menurut Sarbin, NMIBF 2026 harus mampu mempertemukan potensi ekonomi Maluku Utara dengan kebutuhan investasi yang konkret. Forum tersebut tidak boleh hanya menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan calon investor.
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah menjajaki peluang kerja sama dengan calon investor asal Cina. Penjajakan tersebut difasilitasi Universitas Indonesia.
Sarbin mengatakan Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di luar sektor pertambangan.
Pemerintah, lanjutnya, akan mendorong investasi pada sejumlah sektor, seperti perikanan dan kelautan, perkebunan, peternakan, serta pertanian.
“Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Melalui NMIBF 2026 ini kita ingin menunjukkan bahwa kita siap menerima investasi,” ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, masuknya investasi bukan hanya soal besarnya modal yang ditanamkan. Sarbin berharap investasi yang hadir mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peningkatan PAD melalui investasi” menjadi salah satu agenda yang ditekankan Sarbin dalam persiapan NMIBF 2026.
Selain mengandalkan investasi swasta, Pemprov Maluku Utara juga mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan melalui pasar modal.
Koordinasi dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait mengenai kemungkinan pemanfaatan obligasi daerah.
Sarbin juga meminta pemerintah daerah memperkuat promosi produk unggulan Maluku Utara. Menurutnya, promosi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar.
“Kalau kualitasnya bagus, tanpa promosi besar pun pasti dicari pasar,” katanya.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menyiapkan NMIBF 2026.
Sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota diperlukan agar peluang investasi yang ditawarkan memiliki kepastian dari sisi kebijakan, perizinan hingga dukungan infrastruktur.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, sejumlah pimpinan OPD, perbankan, perwakilan perusahaan, Ketua APINDO Maluku Utara, serta akademisi Universitas Khairun.
Sarbin berharap pembahasan NMIBF 2026 menghasilkan konsep forum yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah tidak ingin forum investasi hanya berakhir pada presentasi potensi daerah, tetapi menghasilkan komitmen hingga realisasi investasi.
“Harapannya konsep acara NMIBF 2026 ini dapat menarik investor dan berdampak pada peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
