TIDORE – Gelombang protes keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyuarakan ancaman pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh perwakilan anak cucu adat Kesultanan Tidore, Jainudin Saleh, dalam acara Dialog Publik Kwatak Bacarita Season 2 yang disaksikan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra, Nazla Kasuba.
Dalam forum tersebut, Jainudin yang berbicara dalam kapasitasnya sebagai anak cucu adat Kesultanan Tidore mengingatkan kembali rekam jejak sejarah saat Sultan Zainal Abidin Syah bersama Presiden Soekarno bersepakat membawa Tidore bergabung ke dalam NKRI. Namun, kondisi saat ini dinilainya berbalik memprihatinkan karena rentetan kebijakan dari pusat justru semakin menyengsarakan masyarakat di wilayah Jazirah Moloku Kie Raha.
Kritik dan Tuntutan Utama Adat dan Masyarakat:
Dugaan Penyimpangan Program Koperasi Desa: Jainudin membeberkan indikasi pemotongan anggaran program koperasi desa secara signifikan. Dari alokasi yang semula direncanakan , nilai yang terealisasi ke daerah disebut menyusut menjadi Rp1,6 miliar, dengan nilai fisik pengerjaan di lapangan yang diperkirakan hanya tersisa Rp1,1 miliar. Potensi selisih dana hingga Rp500 juta per titik ini dinilai sangat merugikan jika dikalikan dengan puluhan ribu desa di Indonesia.
Selain itu, seluruh proyek pengerjaan dan penunjukan kontraktor diklaim dikendalikan sepenuhnya oleh pusat, sehingga mematikan kesempatan kerja bagi kontraktor maupun pekerja lokal.
Sorotan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pelaksanaan program MBG turut dikritik tajam karena dinilai tidak terencana dengan baik dan telah memicu berbagai insiden kesehatan di daerah, termasuk kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa di berbagai wilayah.
Tekanan Ekonomi Daerah: Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta lonjakan harga bahan pokok dianggap semakin membendung kesejahteraan warga lokal.
Merespons kondisi tersebut, Jainudin Saleh menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh pemangku adat, tokoh masyarakat, dan elemen sipil bakal merumuskan Resolusi Tidore atau Revolusi Tidore. Resolusi tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo sebagai ultimatum. Jika pemerintah pusat tidak mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan daerah dan gagal menjamin masa depan rakyat Kesultanan Tidore, masyarakat menyatakan siap mengambil langkah tegas untuk berpisah dari NKRI
