TIDORE – Untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menerima kunjungan kerja Ketua Komisi Informasi Maluku Utara Isra Muksin bersama rombongan di ruang kerja Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kepada masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan dapat terarah, terukur, transparan, dan mudah diakses oleh publik.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan, keterbukaan informasi publik sudah menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Komisi Informasi di Pemerintah Kota Tidore. Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Tidore terus membuka ruang dalam memberikan informasi, karena keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui berbagai kinerja pemerintah daerah, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun bidang lainnya,” kata Ahmad Laiman.
Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan itu berharap, pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi Pemerintah Daerah dan Komisi Informasi untuk semakin mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
“Semoga segala bentuk informasi dapat diketahui publik. Masyarakat harus mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dalam setiap perumusan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah daerah sendiri,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Maluku Utara Isra Muksin menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya merupakan kewajiban dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Isra menambahkan, untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Tidore Kepulauan, pemerintah perlu memperkuat pengelolaan website serta pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal tersebut diperlukan agar pengelolaan informasi publik dapat dilakukan dengan baik, termasuk dalam melakukan klasifikasi atau pengelompokan jenis-jenis informasi publik.
“Pada tahun 2027, rencananya kami akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Maluku Utara yang akan melibatkan kabupaten/kota se-Maluku Utara. Karena itu, kami juga meminta dukungan Pemerintah Kota Tidore, dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore, agar dapat mendukung kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2027 nanti,” kata Isra.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Dr. Syofyan Saraha, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kota Tidore Kepulauan Muhammad Syarif, serta rombongan Komisi Informasi Maluku Utara.
